Pengumuman Rekrutmen Jasa Lainnya Staf Pendukung Pengembangan Kompetensi Bagian Kepegawaian Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP Tahun 2019

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px. Iklan ini akan tampil di halaman utama, indeks, halaman posting dan statis.

Pengumuman Rekrutmen Jasa Lainnya Staf Pendukung Pengembangan Kompetensi Bagian Kepegawaian Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP Tahun 2019

Senin, 03 Juni 2019
Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Di bentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan. Menyangkut kelembagaan yang lebih baik, maka diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

Selaras dengan itu sebagai bagian dari masyarakat global, maka keberadaan lembaga tersebut akan mensejajarkan Indonesia di kancah Internasional, selayaknya lembaga-lembaga serupa yang sudah ada di sejumlah negara seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan. Maka dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME, pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.

Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pengumuman Rekrutmen Jasa Lainnya Staf Pendukung Pengembangan Kompetensi Bagian Kepegawaian Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP Tahun 2019
REKRUTMEN JASA LAINNYA STAF PENDUKUNG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGIAN KEPEGAWAIAN BIRO HUKUM, SISTEM INFORMASI DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di Bagian Kepegawaian LKPP maka dibutuhkan 1 (satu) orangtenaga Jasa Lainnya Perorangan mengisi posisi sebagai Staf Pendukung Pengembangan Kompetensi. Adapun tugas dan kualifikasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Uraian Tugas :
  1. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana dan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai.
  2. Menyiapkan bahan pengelolaan pegawai.
  3. Menyiapkan bahan kebutuhan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.
  4. Menyiapkan bahan analisis kebutuhan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan.
  5. Menyiapkan bahan asesmen kompetensi.
  6. Menyiapkan bahan rencana kerja dan anggaran subbagian Pengembangan.
  7. Menyusun konsep surat/dokumen dinas.
  8. Menyusun bahan laporan kegiatan.
  9. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan data dan informasi.
  10. Melaksanakan dokumentasi  dan pengarsipan surat dinas.
  11. Menyiapkan bahan sosialisasi terkait Bagian Kepegawaian.
  12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan disposisi/arahan pimpinan.

Kualifikasi :
  • Warga Negara Indonesia (WNI);
  • Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Manajemen/ Ekonomi/ Administrasi/  Psikologi/ Manajemen Pendidikan;
  • Memiliki pengalaman minimal 1 tahun dalam bidang SDM/HRD (diutamakan);
  • Mampu mengolah data terkait hasil pekerjaan menjadi informasi yang sistematis;
  • Jujur, memiliki integritas dan berkelakuan baik;
  • Tidak sedang manjalani ikatan dinas;
  • Bersedia bekerja di luar kantor dan/atau di luar jam kantor jika diperlukan;
  • Dapat mengoperasikan Ms. Word, Ms. Excel, dan Power Point; dan
  • Dapat bekerja secara mandiri dan tim.

Tata Cara Pengiriman Data Pelamar :

1. Mengisi data pelamar melalui halaman http://bit.ly/KEPEG2 paling lambat tanggal 8 Juni 2019.

2. Menyerahkan dokumen pada saat wawancara sebagai berikut:
  • Surat lamaran asli ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
  • Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae;
  • Salinan Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  • Passphoto berwarna 3x4 (3 lembar);
  • Fotocopy KTP;
  • Fotocopy sertifikat yang relevan; dan
  • Semua dokumen dimasukkan dalam map warna biru.

3. Hanya 5 (lima) pelamar terbaik yang memenuhi kualifikasi yang akan diundang untuk wawancara.

4. Bersedia mengikuti sesi wawancara pada tanggal 12-14 Juni 2019 dan mulai bekerja tanggal 17 Juni 2019.

Informasi Selengkapnya Mengenai Rekrutmen Jasa Lainnya Staf Pendukung Pengembangan Kompetensi Bagian Kepegawaian Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPO) Tahun 2019, Silahkan Kunjungi Halaman Ini.