Halaman

    Social Items

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) adalah lembaga kementerian RI yang dikhususkan untuk menangani bidang perencanaan pembangunan nasional. Posisi Bappenas di pemerintahan saat ini berbeda jika dibandingkan dengan posisi Bappenas pada masa pemerintahan lalu. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dahulu berada di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, namun pada pemerintahan saat ini Bappenas berada langsung di bawah presiden.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan sebelumnya mengalami inefisiensi akibat tidak terpadunya pelaksanaan dua fungsi manajemen ini. Bappenas hanya memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan perencanaan pembangunan saja, namun wewenang untuk menentukan dan mengawal penganggaran, dipegang oleh Kementerian Keuangan.

Bappenas saat ini posisinya menjadi setara dengan Kementerian Sekretaris Negara, yang nantinya diharapkan dapat menjadi fasilitator efektif rencana pembangunan bagi semua kementerian, lembaga, dan entitas pemerintahan. Bappenas sendiri memiliki fungsi sebagai pengarah dan menyiapkan panduan untuk semua lembaga dan kementerian dalam melaksanakan tugasnya sehingga perencanaan pembangunan dapat lebih terstruktur, strategis, dan menyeluruh di lintas sektor.

Pengumuman Rekrutmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2019

PENGUMUMAN
LOWONGAN TENAGA KONSULTAN DAN
TENAGA PENDUKUNG SUBSTANSI
DI DIRETORAT HUKUM DAN REGULASI BAPPENAS
TAHUN 2019

Untuk mendukung dan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Hukum dan Regulasi Bapenas Tahun 2019, dibutuhkan Tenaga/Staf Konsultan dan Tenaga/Staf Kontrak Pendukung Substansi dengan rincian sebagai berikut:

1. Tenaga/Staf Konsultan

Ruang Lingkup Kerja :
  • Membantu persiapan materi koordinasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan.
  • Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan.
  • Membantu penyiapan dan penyusunan bahan rapat notulensi serta tugas-tugas teknis lainnya.
  • Membuat laporan kegiatan secara terstruktur dan komprehensif.
  • Bekerjasama koordinator kegiatan dan bertanggung jawab secara substansi dan teknis kepada koordinator kegiatan dan pimpinan.
  • Melakukan konsultasi dalam penyusunan dan pelaksanaan jadwal kegiatan bersama dengan koordinator kegiatan.
  • Mendukung pelaksanaan tugas tugas Direktorat lainnya.

Persyaratan :
  • Pendidikan S1 atau S2 ilmu hukum jurusan konsentrasi hukum tata negara atau Hukum Administrasi Negara atau hukum masyarakat dan pembangunan serta hukum pidana perdata ekonomi.
  • Memiliki pengalaman dalam kajian perencanaan dan penganggaran program monitoring, dan evaluasi dan dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dengan baik.
  • Memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum dan pemerintahan, hukum dan pembangunan, hukum dan kebijakan publik, hukum pidana dan hukum perdata ekonomi.
  • Berpengalaman membuat tulisan ilmiah.
  • Mahir dalam menggunakan Microsoft Office dan fitur-fitur di dalamnya.
  • Menguasai berbahasa Inggris.
  • Memiliki software penunjang kinerja seperti berorientasi pada output dan tim work memiliki motivasi dan semangat belajar serta dapat beradaptasi dengan baik dan mengorganisasi event atau acara kegiatan.
  • Dapat bekerja secara mandiri dan memenuhi target kerja.
  • Berkomitmen untuk menjalankan kontrak kerja full time minimal 2 tahun.

2. Tenaga/Staf Kontrak Pendukung Substansi

Ruang Lingkup Kerja :
  • Membantu persiapan materi koordinasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan.
  • Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan.
  • Membantu penyiapan dan penyusunan bahan rapat notulensi serta tugas-tugas teknis lainnya.
  • Membuat laporan kegiatan secara terstruktur dan komprehensif.
  • Bekerjasama koordinator kegiatan dan bertanggung jawab secara substansi dan teknis kepada koordinator kegiatan dan pimpinan.
  • Melakukan konsultasi dalam penyusunan dan pelaksanaan jadwal kegiatan bersama dengan koordinator kegiatan.
  • Mendukung pelaksanaan tugas tugas Direktorat lainnya.

Persyaratan :
  • Pendidikan S1 atau S2 ilmu hukum jurusan konsentrasi hukum tata negara atau Hukum Administrasi Negara atau hukum masyarakat dan pembangunan serta hukum pidana perdata ekonomi.
  • Memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum dan pemerintahan, hukum dan pembangunan, hukum dan kebijakan publik, hukum pidana dan hukum perdata ekonomi.
  • Berpengalaman membuat tulisan ilmiah.
  • Mahir dalam menggunakan Microsoft Office dan fitur-fitur di dalamnya.
  • Menguasai berbahasa Inggris.
  • Memiliki software penunjang kinerja seperti berorientasi pada output dan tim work memiliki motivasi dan semangat belajar serta dapat beradaptasi dengan baik dan mengorganisasi event atau acara kegiatan.
  • Dapat bekerja secara mandiri dan memenuhi target kerja.
  • Berkomitmen untuk menjalankan kontrak kerja full time minimal 2 tahun.

Berkas lamaran mohon dikirimkan ditujukan kepada: Ibu Direktur Hukum dan Regulasi, Bappenas. Paling lambat tanggal 30 September 2019 ke alamat:

Email : direktorat.hukumregulasi@bappenas.go.id

Subject :
Lamaran Tenaga Pendukung Substansi 2019 /
• Lamaran Konsultan 2019

Download Pengumuman :
1. Tenaga/Staf Konsultan
2. Tenaga/Staf Kontram Pendukung Substansi

Pengumuman Rekrutmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2019

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) adalah lembaga kementerian RI yang dikhususkan untuk menangani bidang perencanaan pembangunan nasional. Posisi Bappenas di pemerintahan saat ini berbeda jika dibandingkan dengan posisi Bappenas pada masa pemerintahan lalu. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dahulu berada di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, namun pada pemerintahan saat ini Bappenas berada langsung di bawah presiden.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan sebelumnya mengalami inefisiensi akibat tidak terpadunya pelaksanaan dua fungsi manajemen ini. Bappenas hanya memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan perencanaan pembangunan saja, namun wewenang untuk menentukan dan mengawal penganggaran, dipegang oleh Kementerian Keuangan.

Bappenas saat ini posisinya menjadi setara dengan Kementerian Sekretaris Negara, yang nantinya diharapkan dapat menjadi fasilitator efektif rencana pembangunan bagi semua kementerian, lembaga, dan entitas pemerintahan. Bappenas sendiri memiliki fungsi sebagai pengarah dan menyiapkan panduan untuk semua lembaga dan kementerian dalam melaksanakan tugasnya sehingga perencanaan pembangunan dapat lebih terstruktur, strategis, dan menyeluruh di lintas sektor.

Pengumuman Rekrutmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2019

PENGUMUMAN
LOWONGAN TENAGA KONSULTAN DAN
TENAGA PENDUKUNG SUBSTANSI
DI DIRETORAT HUKUM DAN REGULASI BAPPENAS
TAHUN 2019

Untuk mendukung dan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Hukum dan Regulasi Bapenas Tahun 2019, dibutuhkan Tenaga/Staf Konsultan dan Tenaga/Staf Kontrak Pendukung Substansi dengan rincian sebagai berikut:

1. Tenaga/Staf Konsultan

Ruang Lingkup Kerja :
  • Membantu persiapan materi koordinasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan.
  • Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan.
  • Membantu penyiapan dan penyusunan bahan rapat notulensi serta tugas-tugas teknis lainnya.
  • Membuat laporan kegiatan secara terstruktur dan komprehensif.
  • Bekerjasama koordinator kegiatan dan bertanggung jawab secara substansi dan teknis kepada koordinator kegiatan dan pimpinan.
  • Melakukan konsultasi dalam penyusunan dan pelaksanaan jadwal kegiatan bersama dengan koordinator kegiatan.
  • Mendukung pelaksanaan tugas tugas Direktorat lainnya.

Persyaratan :
  • Pendidikan S1 atau S2 ilmu hukum jurusan konsentrasi hukum tata negara atau Hukum Administrasi Negara atau hukum masyarakat dan pembangunan serta hukum pidana perdata ekonomi.
  • Memiliki pengalaman dalam kajian perencanaan dan penganggaran program monitoring, dan evaluasi dan dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dengan baik.
  • Memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum dan pemerintahan, hukum dan pembangunan, hukum dan kebijakan publik, hukum pidana dan hukum perdata ekonomi.
  • Berpengalaman membuat tulisan ilmiah.
  • Mahir dalam menggunakan Microsoft Office dan fitur-fitur di dalamnya.
  • Menguasai berbahasa Inggris.
  • Memiliki software penunjang kinerja seperti berorientasi pada output dan tim work memiliki motivasi dan semangat belajar serta dapat beradaptasi dengan baik dan mengorganisasi event atau acara kegiatan.
  • Dapat bekerja secara mandiri dan memenuhi target kerja.
  • Berkomitmen untuk menjalankan kontrak kerja full time minimal 2 tahun.

2. Tenaga/Staf Kontrak Pendukung Substansi

Ruang Lingkup Kerja :
  • Membantu persiapan materi koordinasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan.
  • Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan.
  • Membantu penyiapan dan penyusunan bahan rapat notulensi serta tugas-tugas teknis lainnya.
  • Membuat laporan kegiatan secara terstruktur dan komprehensif.
  • Bekerjasama koordinator kegiatan dan bertanggung jawab secara substansi dan teknis kepada koordinator kegiatan dan pimpinan.
  • Melakukan konsultasi dalam penyusunan dan pelaksanaan jadwal kegiatan bersama dengan koordinator kegiatan.
  • Mendukung pelaksanaan tugas tugas Direktorat lainnya.

Persyaratan :
  • Pendidikan S1 atau S2 ilmu hukum jurusan konsentrasi hukum tata negara atau Hukum Administrasi Negara atau hukum masyarakat dan pembangunan serta hukum pidana perdata ekonomi.
  • Memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum dan pemerintahan, hukum dan pembangunan, hukum dan kebijakan publik, hukum pidana dan hukum perdata ekonomi.
  • Berpengalaman membuat tulisan ilmiah.
  • Mahir dalam menggunakan Microsoft Office dan fitur-fitur di dalamnya.
  • Menguasai berbahasa Inggris.
  • Memiliki software penunjang kinerja seperti berorientasi pada output dan tim work memiliki motivasi dan semangat belajar serta dapat beradaptasi dengan baik dan mengorganisasi event atau acara kegiatan.
  • Dapat bekerja secara mandiri dan memenuhi target kerja.
  • Berkomitmen untuk menjalankan kontrak kerja full time minimal 2 tahun.

Berkas lamaran mohon dikirimkan ditujukan kepada: Ibu Direktur Hukum dan Regulasi, Bappenas. Paling lambat tanggal 30 September 2019 ke alamat:

Email : direktorat.hukumregulasi@bappenas.go.id

Subject :
Lamaran Tenaga Pendukung Substansi 2019 /
• Lamaran Konsultan 2019

Download Pengumuman :
1. Tenaga/Staf Konsultan
2. Tenaga/Staf Kontram Pendukung Substansi

No comments